Nature News Kumpulan Berita Terbaru dan Informasi dari berbagai sumber yang terpercaya
Berita Terkait
www.naturaful.net – Syaifullah Tamliha sendiri diketahui beberapa waktu terakhir keras membela Suharso Monoarfa terkait dengan pencopotan jabatan dari Ketua Umum PPP.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PPP DPR RI, Amir Uskara membantah jika pergantian Tamliha dari kursi pimpinan komisi V ada hubungannya dengan pengesahan Mardiono sebagai Plt ketua umum.
“Maaf tidak ada hubungannya dengan pengesahan Plt Ketua Umum,” kata Amir kepada wartawan, Selasa (13/9/2022).
Ia berdalih jika pergantian Tamliha tersebut untuk memaksimalkan kinerja. Soal rotasi alat kelengkapam dewan dianggap hal yang biasa.
“Semata-mata kami ingin memaksimalkan kinerja seluruh anggota Fraksi PPP yg jumlahnya terbatas. Rotasi ke anggotaan di alat kelengkapan dewan rutin kami lakukan,” katanya.
Lebih lanjut, Amir menyampaikan, pihaknya juga akan melakukan rotasi terhadap alat kelengkapan dewan lainnya yakni di bagian badan anggaran atau Banggar DPR RI. Namun pihaknya mendahulukan pergantian di posisi pimpinan.
“Kami juga merotasi anggota di banggar, dan AKD lain sementara kami diskusikan di pimpinan Fraksi. Kebetulan sementara pembahasan RKA/KL jadi kami mendahulukan unsur pimpinan,” imbuh dia.
Pengesahan Kilat Mardiono
Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham mengesahkan kepengurusan atau kepemimpinan hasil Mukernas PPP dengan M Mardiono resmi sebagai Plt Ketua Umum PPP menggantikan Suharso Monoarfa.
Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani saat dihubungi oleh Suara.com, Jumat (9/9/2022) malam.
“Betul (hasil Mukernas PPP Serang sudah disahkan Kemenkumham),” kata Arsul.
Pengesahan itu, kata Arsul, keluar resmi dari Kemenkumham pada sore hari tadi. Pihaknya mengaku sudah diberikan langsung informasi tersebut.
“Tadi kami terima sore jelang magrib (mendapatkan hasilnya),” tuturnya.
Adapun salinan keputusan pengesahan Kemenkumham tersebut tersebar di awak media. Surat pengesahan itu ditandatangani langsung oleh Menkumham Yasonna Laoly dengan nomor M.HH-26AH.11.02 Tahun 2022.
“Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Pengesahan Pelaksaba Tugas (PLT) Ketua Umum Dewan Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025,” tulis bunyi salah satu pengesahan.
”Artikel ini bersumber sekaligus hak milik dari website suara.com. Situs https://www.naturaful.net adalah media online yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terpercaya dan menyajikannya dalam satu portal berita online (website aggregator berita). Seluruh informasi yang ditampilkan adalah tanggung jawab penulis (sumber), situs https://www.naturaful.net tidak mengubah sedikitpun informasi dari sumber.”
